novoteltoulon- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 13 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Jawa Timur. OTT ini dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa 13 orang tersebut diamankan dalam rangkaian OTT hingga Jumat (7/11) malam. “Tim berhasil mengamankan 13 orang,” ujar Budi saat ditemui jurnalis di Jakarta, Sabtu.
OTT ini sebelumnya dikonfirmasi KPK pada 7 November 2025, ketika Sugiri Sancoko ditangkap. Penindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam memberantas praktik korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pejabat daerah.
Menurut Budi, OTT tersebut menargetkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengisian jabatan di pemerintahan kabupaten. KPK terus mendalami peran masing-masing pihak yang terlibat untuk memastikan proses hukum berjalan transparan.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai OTT ini menjadi peringatan bagi seluruh pejabat daerah agar menerapkan prinsip integritas dalam pengambilan keputusan administratif. Dengan OTT ini, KPK menegaskan komitmen memberantas korupsi di level pemerintahan lokal, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Ke depan, KPK akan menindaklanjuti OTT ini dengan proses penyelidikan dan kemungkinan penyidikan lebih lanjut terhadap Sugiri Sancoko serta pihak terkait. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan resmi dari KPK untuk informasi yang akurat.
OTT Bupati Ponorogo ini menambah catatan panjang KPK dalam penindakan kasus korupsi kepala daerah. Kasus ini juga menjadi momentum penting bagi reformasi birokrasi dan pencegahan praktik korupsi di tingkat kabupaten/kota.
“Baca juga : Tradisi Unik Warga AS Rayakan Hari Kemerdekaan 4 Juli”
OTT KPK 2025: BUPATI PONOROGO JADI KASUS KETUJUH
Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat OTT Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai operasi tangkap tangan ketujuh sepanjang tahun 2025.
Sejak Maret 2025, KPK aktif menindak dugaan korupsi melalui OTT. Awalnya, anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menjadi sasaran.
Kemudian, pada 7–8 Agustus 2025, melakukan OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Operasi ini menyoroti dugaan korupsi pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
OTT keempat terjadi pada 13 Agustus 2025 di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Selanjutnya, 20 Agustus 2025, OTT menargetkan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan.
OTT keenam menimpa Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan untuk memastikan hukum berjalan adil dan cepat, sekaligus memberi efek jera bagi pejabat daerah.
Seiring dengan OTT Ponorogo, masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi agar memahami perkembangan hukum dan langkah penegakan integritas publik.
“Baca juga : Penjualan Starbucks Turun 40% Imbas Boikot di Kuartal I 2025”
