Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh akan terus berjalan tanpa hambatan. Pernyataan ini muncul di tengah perhatian publik terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan kesiapannya menanggung beban utang proyek raksasa tersebut.
Menurut Tanak, proses penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi dalam proyek yang menelan biaya hingga Rp116 triliun itu. “Sifat penyelidikan hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana. Jika tidak ada, maka kasus dinyatakan selesai,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga : “Menteri Trenggono Laporkan ke DPR, 1.149 Kapal Nelayan Ilegal Berhasil Ditindak“
KPK Pastikan Penyelidikan Tetap Independen dan Sesuai Prosedur
Tanak menegaskan, penyelidikan KPK bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah, termasuk pernyataan Presiden Prabowo yang ingin menanggung beban utang Whoosh. Ia menekankan bahwa hukum harus berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kalau ada perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, kami akan sampaikan kepada Presiden. Saya yakin, beliau akan menerima dengan lapang dada,” jelas Tanak.
Ia menambahkan bahwa KPK memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam setiap proyek strategis nasional. Langkah penyelidikan, kata Tanak, justru menjadi bentuk transparansi agar publik mendapat kepastian hukum.
Prabowo Dikenal Pro Terhadap Pemberantasan Korupsi
Tanak juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari salah satu poin dalam Asta Cita, yaitu agenda ketujuh yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan bersih dan transparan.
“Beliau dikenal pro terhadap upaya pemberantasan korupsi. Jadi kami percaya, kalau hasil penyelidikan menunjukkan ada indikasi pidana, Presiden akan mendukung langkah hukum selanjutnya,” ujar Tanak.
KPK, lanjutnya, berpegang pada prinsip profesionalisme. Semua tindakan penyelidikan dilakukan berdasarkan bukti awal, bukan asumsi atau tekanan politik. Hal ini penting agar publik tetap percaya terhadap independensi lembaga antirasuah tersebut.
Penyelidikan Whoosh Telah Berjalan Sejak Awal Tahun
Terpisah, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengonfirmasi bahwa penyelidikan dugaan markup proyek kereta cepat Whoosh sudah dimulai sejak awal tahun 2025.
“Saat ini proses sudah berada di tahap penyelidikan,” kata Asep kepada media, Senin (27/10/2025).
Hal senada disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menjelaskan, penyelidik masih terus mengumpulkan informasi dan dokumen yang relevan untuk memperjelas dugaan pelanggaran tersebut. “Penyelidikan masih berproses. Kami berikan ruang dan waktu agar prosesnya benar-benar menemukan fakta hukum yang kuat,” jelasnya.
Proyek Strategis yang Sarat Kontroversi
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh pertama kali digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium antara BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok.
Meski menjadi simbol kemajuan infrastruktur, proyek tersebut juga menuai kritik karena pembengkakan biaya yang mencapai miliaran dolar AS dan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari pinjaman luar negeri.
Menurut data Kementerian Keuangan, total pembiayaan proyek mencapai sekitar Rp116 triliun, naik signifikan dari estimasi awal sebesar Rp86,5 triliun. Kenaikan biaya itu yang kini menjadi sorotan publik dan mendorong KPK turun tangan memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Analis Politik Minta KPK Waspadai Tekanan Politik
Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, KPK harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikan terhadap proyek besar seperti Whoosh. Ia mengingatkan bahwa proyek ini bersifat komersial, bukan investasi sosial.
“Soal kereta cepat ini bukan persoalan investasi sosial, melainkan bisnis. Karena pembangunannya memakan anggaran besar dan ditujukan untuk sektor komersial,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, karena proyek ini melibatkan dana besar dan berdampak pada keuangan negara, maka setiap potensi penyimpangan harus diusut tuntas. Iwan menambahkan bahwa hasil penyelidikan KPK nanti bisa menjadi barometer integritas pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo.
Evaluasi Menyeluruh dan Transparansi Jadi Kunci
Iwan juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Whoosh, terutama terkait mekanisme bisnis dan transparansi keuangan. Ia menilai, kejelasan arah bisnis sangat penting agar proyek ini tidak menjadi beban bagi kas negara maupun stabilitas politik.
“Presiden Prabowo harus berhati-hati agar proyek ini tidak menjadi beban politik. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa berdampak negatif terhadap citra pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Iwan menilai penting adanya komunikasi terbuka antara pemerintah dan publik terkait kondisi keuangan dan operasional proyek. Hal ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan nasional.
KPK Dorong Kepastian Hukum dan Akuntabilitas
Johanis Tanak menegaskan kembali bahwa tujuan utama penyelidikan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan kepastian hukum. “Alangkah baiknya jika ada penyelidikan, karena itu memberikan kejelasan — apakah ada indikasi pidana atau tidak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa langkah KPK adalah bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada publik. Dengan adanya penyelidikan yang terbuka dan profesional, masyarakat akan mengetahui bahwa proyek nasional seperti Whoosh dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.
Pandangan ke Depan: Momentum Penguatan Antikorupsi
Kasus Whoosh menjadi momentum penting bagi KPK untuk memperkuat posisinya di tengah perubahan pemerintahan. Di bawah kepemimpinan baru, lembaga ini diharapkan tetap mampu menjaga integritas dan kredibilitas dalam menangani kasus besar.
Jika hasil penyelidikan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, publik mendapat kepastian hukum dan proyek Whoosh bisa terus beroperasi tanpa beban isu korupsi. Namun, jika ditemukan indikasi kuat, maka langkah hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur.
Dengan sikap terbuka dari Presiden Prabowo dan dukungan dari masyarakat, upaya KPK dalam memastikan transparansi proyek strategis nasional dapat menjadi fondasi kuat bagi masa depan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Baca Juga : “Andre Rosiade Minta Tak Perlu Perdebatkan Polemik Utang Whoosh karena Prabowo Sudah Nyatakan Siap Ambil“
