Prabowo Nilai Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Jalankan Peran Strategis
novoteltoulon.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum berencana menambah posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) untuk menggantikan Anggito Abimanyu yang telah mengundurkan diri. Menurutnya, kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai sangat meyakinkan sehingga tidak diperlukan tambahan pejabat baru di level wakil menteri.
“Sementara tidak. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang baru, yang performanya cukup meyakinkan dan harapan kita besar kepada beliau,” kata Prasetyo di Istana Negara Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, Prabowo Subianto saat ini merasa komposisi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memadai. Dua Wamenkeu yang masih aktif, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, dinilai cukup untuk membantu tugas strategis Menteri Keuangan. “Dengan dua Wamenkeu, dirasa sementara sudah cukup,” imbuhnya.
Baca Juga : “Bank Dunia Desak Indonesia Lebih Berani Buka Perdagangan“
Anggito Abimanyu Resmi Mundur dan Pimpin Lembaga Penjamin Simpanan
Keputusan untuk tidak menambah Wamenkeu ini muncul setelah Anggito Abimanyu resmi mundur dari jabatannya di Kemenkeu usai dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030.
Pelantikan Anggito berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyaksikan pengucapan sumpah jabatan seluruh anggota Dewan Komisioner LPS.
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Adapun susunan Dewan Komisioner LPS yang diangkat untuk periode 2025–2030 adalah:
- Anggito Abimanyu, Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner;
- Farid Azhar Nasution, Wakil Ketua merangkap Anggota;
- Doddy Zulverdi, Anggota Dewan Komisioner;
- Suminto, Anggota Dewan Komisioner;
- Aida S. Budiman, Anggota Dewan Komisioner; dan
- Ferdinan Dwikoraja Purba, Anggota Dewan Komisioner.
Sumpah Jabatan di Hadapan Presiden Prabowo
Dalam upacara tersebut, Anggito dan seluruh anggota Dewan Komisioner mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Mereka berjanji menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menolak segala bentuk janji atau pemberian yang berhubungan dengan jabatan.
“Demi Allah saya bersumpah untuk tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ucap Anggito di hadapan Presiden Prabowo.
Anggito juga menegaskan komitmennya untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjalankan amanah sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Pelantikan ini sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua LPS, yang kini telah diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam kabinet Prabowo.
Purbaya Dianggap Mampu Lanjutkan Reformasi Fiskal
Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai mampu melanjutkan reformasi fiskal yang sebelumnya dirintis Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani. Dengan latar belakang sebagai ekonom senior dan pengalaman panjang di lembaga keuangan negara, Purbaya dianggap memahami dinamika makroekonomi serta arah kebijakan fiskal yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya sebelumnya dikenal publik saat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, lembaga yang berperan strategis menjaga stabilitas sistem keuangan. Di bawah kepemimpinannya, LPS memperkuat program penjaminan simpanan dan memperluas kerja sama dengan otoritas keuangan, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kinerja impresif inilah yang menjadi dasar kepercayaan Presiden Prabowo untuk tidak segera menunjuk Wamenkeu baru. Pemerintah menilai bahwa konsolidasi internal Kemenkeu masih berjalan efektif meskipun salah satu posisi Wamen kosong.
Latar Belakang Kekayaan Anggito Abimanyu
Selain jabatan barunya, publik juga menyoroti laporan harta kekayaan Anggito Abimanyu yang dilaporkan ke KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 18 Januari 2025 untuk periode 2024.
Dari laporan tersebut, total kekayaan Anggito mencapai Rp21,45 miliar, tanpa catatan utang. Kekayaannya terdiri dari tanah, bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Transparansi laporan ini menunjukkan komitmen Anggito terhadap integritas dalam menjalankan tugas publik.
Peran Strategis LPS dan Sinergi dengan Pemerintah
Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito diharapkan memperkuat peran lembaga tersebut dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. LPS memiliki mandat untuk menjamin simpanan nasabah serta ikut berperan dalam menjaga stabilitas keuangan bila terjadi krisis.
Sinergi antara LPS, OJK, dan BI akan menjadi pilar penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, terutama dalam periode transisi kebijakan fiskal dan moneter yang sedang ditempuh pemerintahan Prabowo.
Evaluasi dan Harapan Pemerintah ke Depan
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa meskipun saat ini belum ada rencana untuk menambah posisi Wamenkeu, keputusan tersebut tetap bersifat dinamis. Pemerintah akan terus mengevaluasi kinerja kementerian dan kebutuhan struktural sesuai perkembangan situasi ekonomi.
“Jika nantinya diperlukan tambahan tenaga untuk memperkuat koordinasi, tentu akan dipertimbangkan kembali oleh Presiden,” jelas Prasetyo.
Keputusan untuk tidak menambah Wamenkeu dianggap sebagai langkah efisiensi birokrasi di awal pemerintahan Prabowo. Fokus pemerintah kini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan fiskal, peningkatan penerimaan pajak, serta penyaluran anggaran pembangunan daerah secara tepat sasaran.
Kesimpulan: Fokus pada Efisiensi dan Kinerja
Langkah Presiden Prabowo Subianto yang memilih tidak menambah Wamenkeu menggantikan Anggito Abimanyu mencerminkan pendekatan efisiensi dan kepercayaan terhadap kemampuan pejabat yang ada. Dengan Purbaya Yudhi Sadewa di pucuk pimpinan Kemenkeu dan dukungan dua wakil menteri, pemerintah optimistis menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat pondasi ekonomi nasional.
Ke depan, tantangan terbesar bagi Kemenkeu adalah memastikan kesinambungan kebijakan fiskal yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif, transparan, dan berkeadilan. Langkah konsolidatif ini diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik serta memastikan APBN tetap menjadi instrumen utama pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga : “Festival Film Jadi Ruang Belajar Penonton Cerdas“
