Tudingan Sawit Picu Banjir Sumatera, Ini Kata Pakar Kehutanan
Lead: Perlunya Analisis Komprehensif dan Berbasis Data
Kajian terhadap penyebab bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera memerlukan pendekatan hati-hati dan berbasis bukti. Pakar kehutanan menilai tudingan terhadap kebun sawit sebagai penyebab utama terlalu disederhanakan dan cenderung menyesatkan. Pandangan terburu-buru tanpa data akurat dapat gagal memberikan solusi dan justru membuka peluang terulangnya bencana serupa.
Baca Juga : “China Investasi Rp1,6 T di Morowali untuk Hilirisasi Kelapa“
Kompleksitas Masalah Kehutanan di Sumatera
Guru Besar Kehutanan Prof. Sudarsono Soedomo menegaskan bahwa penyebab banjir bandang di Sumatera tak bisa hanya dikaitkan dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ia menyebut degradasi hutan sudah terjadi jauh sebelum sawit menjadi komoditas unggulan. Penyebab utamanya termasuk pembalakan liar, lemahnya tata kelola hutan, serta kegagalan negara dalam menegakkan otoritas pengelolaan lahan.
“Problemnya bukan hanya alih fungsi lahan menjadi sawit, tapi karena hutan dibiarkan open access, tanpa pengelola dan tanpa strategi pemulihan,” ujar Prof. Sudarsono.
Menurutnya, kerusakan hutan justru sering terjadi karena tidak adanya kepastian hukum, bukan karena diganti oleh sawit. Ia menilai narasi bahwa sawit menjadi kambing hitam perlu ditinjau ulang secara objektif.
Narasi Sawit Sebagai Biang Banjir Dinilai Berulang dan Parsial
Prof. Budi Mulyanto juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tudingan bahwa kebun sawit adalah pemicu utama banjir dan longsor di Sumatera. Menurutnya, narasi tersebut cenderung diulang tanpa melihat fakta lapangan yang lebih luas.
“Narasi ini terus diulang, padahal faktanya jauh lebih kompleks,” tegasnya pada Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan bahwa pendekatan solutif terhadap bencana seharusnya berangkat dari peta kerusakan lahan yang valid, termasuk siapa pengelola wilayah tersebut dan bagaimana sejarah perubahan tutupan lahannya.
Kerugian Ekonomi Bencana Sumatera Capai Rp 68,67 Triliun
Laporan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap bahwa banjir dan longsor yang melanda Sumatera pada November 2025 memicu kerugian ekonomi hingga Rp 68,67 triliun. Angka ini setara dengan 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Dari sisi kerugian langsung, wilayah paling terdampak adalah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kerugian mencakup sektor konstruksi, perdagangan, dan pertanian tanaman pangan. Di Aceh saja, nilai kerugiannya mencapai Rp 2,04 triliun, lebih besar dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor tambang di provinsi tersebut yang hanya Rp 929 miliar hingga Agustus 2025.
Rincian Kerusakan Fisik dan Sosial
Data per 30 November 2025 menunjukkan skala kerusakan yang signifikan, yaitu:
- 61.518 rumah terdampak atau rusak
- 18 jembatan hancur
- 14.600 meter jalan rusak
- 1.495 hektare sawah rusak
- 96.110 kepala keluarga terdampak
- 220.309 jiwa terdampak langsung
Estimasi kerugian dibuat berdasarkan:
- Rp 30 juta per rumah rusak
- Rp 1 miliar per jembatan
- Kehilangan pendapatan harian selama 20 hari
- Kerugian panen sebesar Rp 6.500/kg gabah untuk 7 ton per hektare
- Rp 100 juta untuk setiap 1.000 meter jalan yang rusak
Pakar Tekankan Evaluasi Tata Kelola, Bukan Sekadar Menuding Sawit
Alih-alih menyalahkan sawit, para pakar kehutanan dan ekonomi justru menekankan pentingnya evaluasi tata kelola ruang dan penataan kawasan hutan. Banyak wilayah terdampak banjir dan longsor diketahui berada di luar konsesi perkebunan sawit.
Prof. Sudarsono menyoroti pentingnya meninjau kembali status hukum dan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini dibiarkan tanpa perlindungan dan pemulihan yang memadai.
Solusi dari CELIOS: Moratorium Izin Baru dan Evaluasi Menyeluruh
CELIOS menilai kerugian besar ini menjadi momen penting untuk meninjau ulang kebijakan sumber daya alam. Mereka merekomendasikan beberapa solusi final sebagai berikut:
- Moratorium penerbitan izin baru tambang dan sawit
- Evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan pemegang izin
- Penagihan reklamasi lahan pascatambang secara tegas
- Audit dampak lingkungan secara independen
Langkah-langkah ini diharapkan bisa menekan deforestasi dan mencegah bencana ekologis yang berulang.
Penutup: Menghindari Generalisasi, Mengutamakan Restorasi Ekosistem
Penyebab banjir bandang di Sumatera bukanlah isu yang bisa disederhanakan menjadi sekadar “karena sawit”. Kajian yang menyeluruh, berbasis data spasial dan temporal yang akurat, menjadi kunci memahami akar permasalahan. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan restoratif berbasis ekosistem, bukan pendekatan sektoral yang menyalahkan satu komoditas semata.
Pakar kehutanan dan lembaga riset sepakat: solusi jangka panjang bergantung pada penguatan tata kelola hutan dan kawasan rawan bencana. Kebijakan lintas sektor yang melibatkan masyarakat lokal juga menjadi kunci dalam mencegah krisis iklim dan bencana ekologis di masa depan.
Baca Juga : “Penampakan Bukit Longsor di Tapsel ‘Telanjang’ Ditanami Sawit“
