APBN Defisit Rp560,3 Triliun hingga November 2025

Kinerja APBN 2025 Alami Defisit 2,35 Persen PDB

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat defisit sebesar Rp560,3 triliun hingga akhir November. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit tersebut setara dengan 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), masih dalam batas aman sesuai desain fiskal.

Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Kamis, 18 Desember 2025, Purbaya menegaskan bahwa meskipun terjadi defisit, kinerja APBN tetap terjaga dengan baik. Ia menyebutkan bahwa realisasi pendapatan dan belanja negara mencerminkan pola fiskal yang disiplin serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Negara Tembus Rp2.351,5 Triliun per November

Per 30 November 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun. Angka ini setara 82,1 persen dari outlook tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam APBN. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang masih menjadi tulang punggung penerimaan negara.

Rincian penerimaan menunjukkan kontribusi dari:

Pajak: Rp1.634,4 triliun
Bea dan cukai: Rp269,4 triliun

Total penerimaan perpajakan mencapai Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari target outlook. Hal ini menunjukkan basis perpajakan nasional yang masih cukup solid di tengah tekanan ekonomi global dan regional.

Belanja Negara Capai Rp2.911,8 Triliun atau 82,5 Persen

Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu tahun ini. Purbaya menjelaskan bahwa belanja ini diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi dan mendukung prioritas pembangunan nasional.

Komponen belanja tersebut meliputi:

Belanja pemerintah pusat: Rp2.116,2 triliun
Transfer ke daerah (TKD): Rp795,6 triliun

Keduanya mencerminkan pemanfaatan anggaran untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan. Pemerintah juga mendorong percepatan belanja menjelang akhir tahun agar dampaknya terhadap ekonomi semakin terasa.

Keseimbangan Primer Defisit Rp82,2 Triliun

Pemerintah juga mencatat defisit keseimbangan primer sebesar Rp82,2 triliun hingga November 2025. Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Angka ini menunjukkan adanya tekanan dari sisi pembiayaan, meski masih dalam skenario fiskal yang dirancang sejak awal tahun.

Proyeksi Akhir Tahun: Defisit Diprediksi Capai Rp662 Triliun

Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 mencapai Rp662,0 triliun atau sekitar 2,78 persen terhadap PDB. Dengan capaian per November, masih ada ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan belanja di Desember sambil memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga.

Defisit ini telah dirancang sebagai bagian dari strategi konsolidasi fiskal pasca pandemi. Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam belanja, sekaligus tetap menjaga agar APBN berperan sebagai instrumen kontra-siklus saat ekonomi menghadapi tekanan.

Purbaya: Defisit Masih Terkelola dan Sesuai Desain

Dalam paparannya, Purbaya menyampaikan keyakinan bahwa defisit APBN yang terjadi saat ini tidak melebihi ambang yang telah ditetapkan. “Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai desain APBN kita,” ujarnya.

Menurut dia, realisasi APBN hingga November menunjukkan sinyal positif bahwa pemerintah mampu menjaga ritme belanja yang berkualitas dan mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah reformasi perpajakan, digitalisasi fiskal, dan efisiensi belanja terus dilakukan agar APBN tetap kredibel.

Kontribusi Pajak dan Peran Strategis Bea Cukai

Pendapatan negara masih didominasi oleh sektor pajak. Pemerintah menekankan pentingnya konsistensi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak nasional. Program digitalisasi perpajakan juga diyakini mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya akurasi data dan efisiensi pengawasan.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan strategis dalam menopang penerimaan negara melalui pengawasan barang masuk dan keluar, serta optimalisasi pungutan bea keluar pada sektor ekspor komoditas strategis.

Belanja Negara Fokus pada Prioritas Nasional

Belanja negara tidak hanya difokuskan pada kegiatan rutin, tetapi diarahkan untuk menopang program prioritas seperti:

Perluasan akses pendidikan
Penguatan sistem kesehatan
Bantuan sosial untuk masyarakat rentan
Infrastruktur energi dan konektivitas
Transfer ke daerah untuk mendukung pelayanan dasar

Kementerian Keuangan juga menekankan bahwa TKD telah disalurkan dengan lebih efisien agar pemerintah daerah mampu mempercepat implementasi program di tingkat lokal.

Analisis Fiskal: APBN Masih Jadi Instrumen Utama Jaga Ekonomi

Dalam kerangka makroekonomi, APBN 2025 tetap menjadi alat utama pemerintah dalam merespons dinamika global. Dengan tekanan dari sektor eksternal seperti harga komoditas dan suku bunga global, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memperkuat permintaan domestik dan menjaga stabilitas makro.

Ekonom menilai bahwa struktur defisit yang masih dalam batas aman memberi ruang manuver bagi pemerintah. Namun demikian, disiplin fiskal tetap diperlukan agar beban pembiayaan tidak meningkat drastis dalam jangka menengah.

Kesimpulan: APBN Terkelola, Reformasi Fiskal Harus Berlanjut

Capaian defisit Rp560,3 triliun pada akhir November 2025 menjadi indikator penting bahwa fiskal Indonesia masih berada di jalur yang direncanakan. Pemerintah menunjukkan upaya konsisten menjaga stabilitas sambil tetap mendorong pemulihan ekonomi.

Ke depan, reformasi pajak, efisiensi belanja, dan penguatan manajemen risiko fiskal menjadi kunci agar APBN tetap sehat, adaptif, dan berdaya tahan menghadapi ketidakpastian global.